Terima kasih telah menggunakan hak pilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 | Selamat Hari Raya Waisak Tahun 2026 | Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriyah

Publikasi

Opini

Abstrak Politik uang dalam pemilihan kepala daerah merupakan ancaman struktural terhadap integritas demokrasi elektoral. Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menandai preseden bersejarah dengan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon Bupati Barito Utara Tahun 2024 karena terbukti melakukan vote-buying terstruktur, sistematis, dan masif. Penelitian ini menganalisis konstruksi doktrin vicarious liability dan strict liability secara distingtif dalam pembuktian MK serta rechtsvacuum dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif serta analisis preskriptif-interpretatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vicarious liability beroperasi pada dimensi atribusi melalui hubungan struktural, sementara strict liability mengeliminasi persyaratan mens rea. Keduanya bekerja simultan namun mengandung tegangan doktrinal inheren. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pembuktian MK memperkaya hukum kepemiluan, namun memerlukan eksplisitasi doktrinal dalam ratio decidendi dan pengaturan normatif yang lebih komprehensif dalam perundang-undangan kepemiluan. Selengkapnya klik disini

Selama dua puluh tahun, pemilihan kepala daerah secara langsung telah berlangsung, dan pasca Pemilihan Serentak 2024, wacana untuk mengembalikan sistem pemilihan tidak langsung karena tingginya biaya politik kembali menguat. Namun, perdebatan yang berkembang cenderung membandingkan kedua sistem secara dikotomis tanpa menelusuri ketegangan struktural yang menjadi akar permasalahan demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara dialektis sistem pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung serta hubungannya dengan regulasi dan praktik politik lokal yang menciptakan ketegangan struktural, serta merumuskan rekonstruksi regulasi yang kontekstual sebagai upaya perbaikan demokrasi lokal. Selengkapnya klik disini

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 menggambarkan bagaimana dinamisnya relasi antar lembaga negara (seperti KPU Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dan Mahkamah Agung) dalam penyelesaian sengketa pada tahapan pencalonan terkait perbedaan penafsiran terhadap periodisasi jabatan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi memberikan putusan yang sangat progresif. Melalui pendekatan penelitian hukum secara kualitatif dengan analisis isi terhadap teks, konteks, dan kontekstualisasi dalam Putusan Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah peradilan konstitusi pada akhirnya tidak terikat pada kewenangan konstitusionalnya perihal penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah semata, melainkan juga menilai bagaimana dinamika relasi yang terjadi antar lembaga dalam menyelesaikan sengketa dalam suatu tahapan terlebih bila permasalahan tertentu yang disengketakan belum terselesaikan. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi akhirnya menggali kebenaran materil dengan menunda keberlakuan syarat formil pengajuan permohonan serta memberikan tafsir konstitusional tentang periodisasi jabatan kepala daerah sehingga dapat berimplikasi positif bagi perbaikan demokratisasi di tingkat lokal, serta penguatan kelembagaan penegakan hukum kepemiluan. Selengkapnya

🔊 Putar Suara