KPU Goes to School di SMA Negeri 1 Pedamaran
#TemanPemilih, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan KPU Goes to School di SMA Negeri 1 Pedamaran pada Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pendidikan pemilih sekaligus dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Suara Demokrasi Pemilihan Ketua OSIS (Pilketos) Tahun Pelajaran 2026-2027 SMA Negeri 1 Pedamaran sebagai upaya membangun kesadaran demokrasi sejak dini melalui pendidikan pemilih yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Sekolah memiliki peran strategis sebagai ruang pembentukan karakter demokratis, sementara pemilihan ketua OSIS menjadi salah satu media bagi siswa untuk belajar berpartisipasi, menentukan pilihan, dan menghargai hasil pemilihan. Dalam kegiatan tersebut, Bapak Dedi Irama (Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) beserta Bapak Chemi Martin Punggar (Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM) turut memberikan pendidikan pemilih kepada para guru dan siswa yang akan menggunakan hak pilihnya, mengenal visi dan misi pasangan calon dan diharapkan dengan mendapatkan pendidikan politik juga dapat saja nanti menghasilkan dari siswa-siswa ini menjadi calon-calon pemimpin daerah kedepannya. #KPUMelayani ....
Apel Rutin Senin di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir (16/11/2026)
#TemanPemilih, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan Apel Rutin Senin di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Senin, 16 November 2026 di Halaman Kantor KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bertindak sebagai Pembina Bapak Yudi Zulvani (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir) yang diikuti oleh Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana serta PPPK. Dalam amanatnya Bapak Yudi menyampaikan bahwa KPU sekarang untuk terus melakukan digitalisasi dokumen kepemiluan. #KPUMelayani ....
Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir
#TemanPemilih, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Selasa (10/11/2026) di Halaman Kantor KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bertindak sebagai Pembina Upacara Bapak Dedi Irama (Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partispasi Masyarakat dan SDM) sedangkan bertindak sebagai Komandan Upacara Bapak Chemi Martin Punggar (Kasubbag Partispasi Hubungan Masyarakat dan SDM) yang diikuti oleh Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana serta PPPK. Dalam amanatnya Bapak Dedi menyampaikan untuk menjadikan momentum Hari Pahlawan sebagai pelucut semangat dalam menegakan demokrasi dimana sebentar lagi akan memasuki tahapan Pemilu Tahun 2029 dan sebagai teladan sebagai perjuangan untuk melanjutkan karya nyata dan dapat meningkatkan nasionalisme. #KPUMelayani ....
Apel Rutin Senin di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir (09/11/2026)
#TemanPemilih, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan Apel Rutin Senin di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Senin, 9 November 2026 di Halaman Kantor KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bertindak sebagai Pembina Ibu Efri Noralisa (Arsiparis Ahli Muda) yang diikuti oleh Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana serta PPPK. Dalam amanatnya Ibu Nora menyampaikan untuk menjaga kebersihan kantor, meningkatkan disiplin kerja dan terus menjaga marwah nama baik lembaga. #KPUMelayani ....
Santunan dan Doa Bersama Anak Yatim Dalam Rangka Hari Lahir ke 73 Tahun Komisi Pemilihan Umum
#TemanPemilih, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan Kegiatan Santunan dan Do'a Bersama Anak Yatim Dalam Rangka Hari Lahir ke 73 Tahun Komisi Pemilihan Umum pada Jum'at (06/11/2026) yang bertempat di Pondok Pesantren Syafa'atul Qur'an. Kegiatan Santunan dan Do'a Bersama Anak Yatim di Lingkungan KPU yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 6 November 2026 sebagai bentuk kepedulian KPU terhadap generasi bangsa dan mempererat tali silaturahmi serta solidaritas antar sesama. #KPUMelayani ....
Rapat Internal Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan
#TemanPemilih, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir mengikuti kegiatan Rapat Internal Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (2/11/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka konsolidasi internal dan penguatan kelembagaan, serta menjadi sarana koordinasi dan evaluasi guna meningkatkan sinergi antarsekretariat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Turut hadir Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana dan PPPK di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. #KPUMelayani ....
Publikasi
Opini
Abstrak Politik uang dalam pemilihan kepala daerah merupakan ancaman struktural terhadap integritas demokrasi elektoral. Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menandai preseden bersejarah dengan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon Bupati Barito Utara Tahun 2024 karena terbukti melakukan vote-buying terstruktur, sistematis, dan masif. Penelitian ini menganalisis konstruksi doktrin vicarious liability dan strict liability secara distingtif dalam pembuktian MK serta rechtsvacuum dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif serta analisis preskriptif-interpretatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vicarious liability beroperasi pada dimensi atribusi melalui hubungan struktural, sementara strict liability mengeliminasi persyaratan mens rea. Keduanya bekerja simultan namun mengandung tegangan doktrinal inheren. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pembuktian MK memperkaya hukum kepemiluan, namun memerlukan eksplisitasi doktrinal dalam ratio decidendi dan pengaturan normatif yang lebih komprehensif dalam perundang-undangan kepemiluan. Selengkapnya klik disini
Selama dua puluh tahun, pemilihan kepala daerah secara langsung telah berlangsung, dan pasca Pemilihan Serentak 2024, wacana untuk mengembalikan sistem pemilihan tidak langsung karena tingginya biaya politik kembali menguat. Namun, perdebatan yang berkembang cenderung membandingkan kedua sistem secara dikotomis tanpa menelusuri ketegangan struktural yang menjadi akar permasalahan demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara dialektis sistem pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung serta hubungannya dengan regulasi dan praktik politik lokal yang menciptakan ketegangan struktural, serta merumuskan rekonstruksi regulasi yang kontekstual sebagai upaya perbaikan demokrasi lokal. Selengkapnya klik disini
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 menggambarkan bagaimana dinamisnya relasi antar lembaga negara (seperti KPU Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dan Mahkamah Agung) dalam penyelesaian sengketa pada tahapan pencalonan terkait perbedaan penafsiran terhadap periodisasi jabatan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi memberikan putusan yang sangat progresif. Melalui pendekatan penelitian hukum secara kualitatif dengan analisis isi terhadap teks, konteks, dan kontekstualisasi dalam Putusan Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah peradilan konstitusi pada akhirnya tidak terikat pada kewenangan konstitusionalnya perihal penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah semata, melainkan juga menilai bagaimana dinamika relasi yang terjadi antar lembaga dalam menyelesaikan sengketa dalam suatu tahapan terlebih bila permasalahan tertentu yang disengketakan belum terselesaikan. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi akhirnya menggali kebenaran materil dengan menunda keberlakuan syarat formil pengajuan permohonan serta memberikan tafsir konstitusional tentang periodisasi jabatan kepala daerah sehingga dapat berimplikasi positif bagi perbaikan demokratisasi di tingkat lokal, serta penguatan kelembagaan penegakan hukum kepemiluan. Selengkapnya